Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Wonogiri, – Serapan anggaran dalam APBD 2015 di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) hingga kini masih sangat rendah, yakni baru di angka 38. Rendahnya serapan anggaran disebut-sebut lantaran pihak kejaksaan yang kerap “mengganggu” proyek yang akan berjalan. Pihak kejaksaan mengaku dikambinghitamkan atas hal itu.
Kejaksaan selama ini dituding kerap mengganggu soal proyek-proyek pemerintah yang tengah berjalan. Bahkan tak jarang kejaksaan dijadikan kambing hitam. Padahal jajaran kejaksaan mengklaim telah melaksanakan komitmen Presiden Jokowi untuk tidak ‘mengganggu’ proyek-proyek yang lagi berjalan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Hartadi saat memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas Kajari Wonogiri di Lingkungan Bauresan, Kelurahan Giritirto, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Senin (21/9). Rumah dinas seluas 200 m2 di atas tanah 2.300 m2 itu bakal menelan biaya sekitar Rp 300 juta.
Menurut Hartadi penyerapan dana pembangunan pemerintah melalui APBD 2015 cenderung macet. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pimpinan proyek banyak yang memilih mundur sehingga menjadi kendala penyerapan dana pembangunan. Serapan APBD menjadi sangat minim.
“Sehingga sering pak gubernur mengatakan jajaran kami sebagai kambing hitamnya,” tutur Kajati Jateng.
Menurut Kajati, sebenarnya pihaknya mengawal proyek-proyek pemerintah sejak masih proses lelang. Pengawalan lebih bersifat mengarahkan jalannya proyek supaya benar. Sayang, justru ada yang bilang jika tindakan pengawalan itu sekedar mencari-cari kesalahan alias mengganggu jalannya proyek.
“Anggota kami yang memeriksa proyek itu tidak berarti untuk mencari-cari perkara atau kesalahan,” tandas dia
Untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran di setiap daerah, kata dia, belakangan ini keberadaan Tim P4 (Pengawasan Pengawalan Pembangunan Pemerintah) lebih diefektifkan. Sehingga, jika ada petugas kejaksaan yang mendatangi proyek pembangunan pemerintah di lapangan, para pelaksana proyek tidak usah takut dan khawatir.
“Era sekarang adalah pencegahan. Daripada penindakan lebih baik mencegah. Bukan berarti jika ada soal tidak kita tindak, tetap kita tindak. Namun utamanya kita melakukan tindakan preentif,” tandasnya. (ris)
Posting Serapan Anggaran Rendah Kejaksaan Jadi Kambing Hitam ditampilkan lebih awal di Jurnalisme Warga.
from WordPress http://ift.tt/1QsuqDw
via IFTTT
0 komentar:
Posting Komentar