Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
WONOGIRI, – Target penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah Wonogiri tahun 2015 terancam tidak bisa terpemenuhi. Pasalnya, kendati jatuh tempo pemungutan tinggal beberapa hari lagi tepatnya 30 September 2015 ini namun angka pemasukkan pajak tersebut baru Rp 8,3 miliar lebih atau 67 persen dari total Rp 12,4 miliar lebih.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Haryono melalui Kepala Bidang (Kabid) PBB Surip Suprapto, Rabu (16/9), mengungkapkan, sampai saat ini dari 25 kecamatan se-Wonogiri, baru ada lima kecamatan yang lunas dalam penarikan. Lima wilayah itu, adalah Kecamatan Karangtengah, Nguntoronadi, Batuwarno, Bulukerto dan Jatipurno.
Menurut Surip, pihaknya belakangan giat jemput bola ke desa dan kecamatan menarik PBB yang belum memenuhi target pelunasan.
“Untuk merangsang kecamatan atau desa yang lunas lebih awal akan kami beri hadiah kursi lipat,” kata Kabid PBB DPPKAD Wonogiri.
Menjawab pertanyaan media ini, Surip mengakui, lambatnya pelunasan PBB di daerahnya terkadang lantaran ulah perangkat desa (perdes) sebagai petugas di lapangan yang nakal. Sebab,kata dia, dari warga atau wajib pajak (WP) umumnya sudah melunasi melalui perangkat desanya.
“Namun ternyata setoran dari warga itu tidak langsung dibayarkan ke atas sesuai ketentuan malah dipakai untuk kepentingan pribadi,” ujar dia.
Tapi, berhubung pajak PBB adalah uang rakyat maka bagi oknum perdes yang terlibat penyalahgunaan wewenang maka harus bertanggungjawab.
“Jika memang mereka berkilah dipinjam sementara kami juga mendesak agar yang bersangkutan membuat surat penyataan kapan uang yang dipakai itu dikembalikan,” tandas dia sembari menambahkan adanya tunggakan PBB di daerah itu sudah terjadi rutin saban tahun yang totalnya terakumulasi antara Rp 4-6 miliar. (ris)
Posting Target PBB Terancam Tak Terpenuhi ditampilkan lebih awal di Jurnalisme Warga.
from WordPress http://ift.tt/1KmaQEk
via IFTTT
0 komentar:
Posting Komentar