Pariwisata adalah sebuah industri yang sangat kompleks dan mempunyai efek berganda cukup signifikan, hal ini disebabkan karena banykanya pihak yang terlibat dalam industri pariwisata antara lain, transportasi, penyedia makanan dan minuman, pengelola hotel, pengelola obyek wisata, perbankan, jasa pertukaran uang, jasa parkir, pedagang souvenir, biro perjalanan wisata dan lain-lainnya. Hal ini lah yang merangsang saya untuk menuis judul opini ini “Pariwisata Bukan Domain pemerintah”, mengapa? Karena sifat pariwisata yang berefek ganda inilah maka peran pemerintah sebenarnya sangat kecil dalam pengembangan pariwisata di sebuah wilayah. Hal ini terkadang menjadi terbalik dalam pemikiran kebanyakan masyarakat yang menyatakan bahwa berkembanng atau tidaknya pariwisata di sebuah daerah sangat ditentukan oleh Pemerintah. Pendapat tersebut belum sepenuhnya benar, karena berkembang atau tidaknya sebuah pariwsata di suatu wilayah justru sebenarnya ditentukan oelh sikap mental masyarakat wilayah tersebut. Dengan sikap mental masyarakat yang berlandaskan pada Sapta Pesona, maka pariwisata di suatu daerah akan maju. Sebagai contoh Obyek Wisata Widuri Water Park Pemalang. Bandingkan dengan Owabong Purbalingga. Apa perbedaanya? Kedua obyek wisata yang berbasis permainan air ini sangat mencolok perbedaanya dari sikap mental masyarakatnya. Di Pantai Widuri, pedagang kaki lima sedemikian semrawut penataanya, beberapa kali Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pemalang mencoba untuk melokalisasi pedagang kaki lima tapi tidak pernah berhasil. Belum lagi masalah pungutan parkir yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Pengunjung Pantai Widuri akan ditagih ongkos parkir berkali-kali yang nilainya bisa mencapa duapuluh ribu rupiah. Bandingkan dengan Owabong Purbalingga. Pedagang kaki lima menempati lokasi yang telah ditentukan oleh pengelola dengan patuh. Demikian pula dengan parkir. Di Owabong untuk kendaraan kecil / mobil hanya lima ribu rupiah dan parkirpun ditata sedemikian rupa agar tertib. Dari contoh tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pariwisata di sutu wilayah, khususnya di Pemalang bukan mutlak urusan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator saja untuk pengembangan fisik dan proosi pariwisata, selebihnya adalah peran masyarakat untuk lebih sadar wisata agar pengunjung yang datang ke obyek wisata di Pemalang mendapatkan pelayanan yang ramah dan mnyenangkan sehingga invenstasi pemerintah dalam pembangunan fisik pariwisata bisa memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
Teguh Liberty
(Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Pemalang )
from WordPress http://ift.tt/1OQDge5
via IFTTT
0 komentar:
Posting Komentar